JAMBI (cikaljambi.com) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi terus memperkuat pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan jaminan fidusia sebagai upaya meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan hukum kepada masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pembiayaan, notaris, serta instansi terkait. Pengawasan yang lebih optimal diharapkan dapat memastikan seluruh proses pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan bahwa pengawasan PNBP fidusia menjadi salah satu fokus penting karena layanan tersebut merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup signifikan. Selain berkontribusi terhadap pendapatan negara, pengelolaan fidusia yang tertib juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan.
“Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan seluruh kewajiban pendaftaran fidusia dipenuhi sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Jambi juga mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha serta lembaga pembiayaan terhadap kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Melalui sinergi yang baik, diharapkan tidak ada lagi objek jaminan yang belum terdaftar sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Selain itu, penguatan pengawasan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan administrasi fidusia yang lebih akurat dan terintegrasi. Dengan data yang valid, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan mendukung terciptanya tata kelola layanan hukum yang profesional dan terpercaya.
Kanwil Kemenkum Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum, termasuk melalui pengawasan PNBP fidusia yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.
